Sarolangun – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Adnan melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun, Rabu (20/12). Hal tersebut dilakukan dalam rangka penguatan tugas dan fungsi kepada jajaran petugas Lapas Sarolangun.

Kedatangan Kakanwil Kemenkumham Jambi Adnan beserta rombongan disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun bersama jajaran.

Kakanwil Kemenkumham Jambi, Adnan terus melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring pengawasan ke Jajaran UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jambi yang bertujuan untuk menjaga semangat dan kinerja UPT dalam melaksanakan tugas.

Mengawali kegiatan penguatan, Kalapas Sarolangun, Parulian Hutabarat menyampaikan tentang kondisi Lapas, SDM, dan WBP yang ada di Lapas Sarolangun. “Di Lapas Sarolangun terdapat Blok Pengendali Narkoba yang mayoritas mereka adalah Napi Risiko Tinggi, sementara itu kekuatan petugas jaga kami rasa masih kurang, namun demikian sejauh ini masih dalam keadaan kondusif, dengan berbagai program pembinaan, dan kondisi lingkungan Lapas yang nyaman” ujar Kalapas.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jambi, Adnan memberikan apresiasi kepada Kalapas yang telah menciptakan kondisi Lapas yang baik, bersih dan kondusif. Kakanwil menegaskan agar seluruh jajaran Lapas Sarolangun melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta tingkatkan citra pemasyarakatan dengan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat.

Adnan juga berpesan kepada seluruh jajaran agar terus lakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtib, tetap kompak, dan laksanakan tugas sesuai SOP. “Ingat 3+1 Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu deteksi dini, berantas narkoba, sinergitas dengan aparat penegak hukum dan back to basic,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kakanwil Kemenkumham Jambi, Adnan menyampaikan apresiasi serta rasa bangga atas torehan positif yang diraih Lapas Kelas IIB Sarolangun yang telah 2 kali melewati Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional demi meraih predikat WBK meskipun harus berlapang dada tidak termasuk dalam daftar sebagai Satker penerima predikat WBK namun itu bukanlah akhir dari perjuangan.

“Tentu ini adalah sebuah capain yang patut kita syukuri, hasil dari kerja keras jajaran Lapas Kelas IIB Sarolangun, ingat untuk meraih hasil maksimal semua kita harus bekerjasama dan sama-sama berkerja,” ucap Kakanwil.

Kakanwil juga menghimbau kepada jajaran pegawai Lapas Sarolangun untuk terus meningkatkan kompetensi serta Ilmu pengetahuan. “Ini menjadi momentum buat kita untuk kembangkan ilmu dan wawasan kita untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih maksimal lagi,” tambah Adnan.

Terakhir, Kakanwil mengingatkan kepada jajaran pegawai Lapas Sarolangun untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik. “Selaku ASN kita wajib mensukseskan program pemerintah, salah satu diantaranya penyelenggaraan Pemilu. Namun yang perlu menjadi catatan kita bersama dalam mensukseskan Pemilu kita harus berpegang dengan asas Netralitas dimana kita tidak memihak calon manapun yang maju dalam kontestasi,” ucap Adnan.

Selain memberikan penguatan tugas fungsi, Kakanwil Adnan juga melakukan peninjauan sejumlah titik di Lapas serta program pembinaan kemandirian Lapas, serta beliau berkesempatan menyapa dan berdialog dengan beberapa pengunjung Lapas.

Sementara itu terkait kunjungan tersebut, Kalapas Sarolangun, Parulian mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi ke Kakanwil Kemenkumham Jambi. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi kunjungan bapak Kakanwil Jambi Adnan dalam memberikan dukungan dan penguatan bagi kami di Sarolangun. Hal-hal yang menjadi atensi akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Kalapas Sarolangun.

Turut hadir mendampingi Kakanwil Kemenkumham Jambi pada kesempatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Pemasyarakatan Lili.

Sarolangun - Jajaran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi hari ini (19/12) menggelar upacara hal ini dalam rangka memperingati Hari Bela Negara yang ke-75 tahun 2023 di lapangan serbaguna Lapas Sarolangun. 

Upacara kali ini mengambil tema "Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Lapas Sarolangun, Parulian Hutabarat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. 

“Hari Bela Negara ini merupakan momentum bagi kita untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia maju yang kita cita-citakan, Semangat Bela Negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar Kalapas dalam membacakan amanat. 

Disampaikan bahwa membela Negara merupakan tugas bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Disela-sela pelaksanaan upacara, Kalapas Sarolangun juga melakukan pengecekan kesiapan petugas serta sarana dan prasarana penunjang tugas keamanan, dan setelah pelaksanaan upacara juga dilakukan simulasi mengatasi tindak kerusuhan di Lapas oleh Petugas Jaga.

Sarolangun - Dalam rangka peningkatan kewaspadaan menghadapi perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) serta sebagai langkah preventif terhadap gangguan Kamtib, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, melalui Kasubsi Portatib dan staf hari ini (15/12), melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Adapun silaturahmi sekaligus koordinasi tersebut dilakukan dibeberapa tempat diantaranya Koramil 420-04/Sarolangun, Polres Sarolangun. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi perayaan Nataru "Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Lapas Sarolangun penting dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif serta terhindar dari segala gangguan kamtib baik dari dalam maupun luar Lapas," ujar Parulian.

Disamping itu juga diharapkan mampu meningkatkan sinergitas dengan APH dan stakeholder atau instansi terkait sesuai dengan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, pemberantasan peredaran gelap narkoba, dan sinergi dengan APH lainnya.

Jakarta - Sepanjang tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melewati berbagai tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyebut saat ini merupakan momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.

“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” kata Yasonna dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Hari ini, lanjut Yasonna, kita berkumpul untuk merayakan momen refleksi akhir tahun, sebuah waktu yang berharga untuk meninjau perjalanan kita setahun terakhir. Sudah selayaknya kita mendekati setiap pencapaian dengan rasa syukur yang mendalam, dan mendekati setiap kegagalan dengan sikap belajar yang positif.

“Kita harus mengakui bahwa setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujarnya, Kamis (14/12/2023) pagi.

Sekarang saatnya seluruh jajaran Kemenkumham bersiap memasuki periode baru dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang.

Namun terkadang kita malah membuat target yang lebih medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas. Yasonna menekankan hal terpenting adalah membuat target yang visioner, yang jauh kedepan, dan kalau kita dapat mencapainya akan merasa lebih puas.

“Kalaupun kita belum mencapainya, tapi karena kita sudah men-set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as usual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” ucapnya di Hotel Borobudur Jakarta.

Sebelumnya Ketua Steering Comittee Rakor, Y. Ambeg Paramarta mengatakan pada rakor ini telah menghasilkan 52 rencana aksi, rinciannya adalah 10 Rencana Aksi Dukungan Manajemen, 2 Rencana Aksi Pemasyarakatan, 23 Rencana Aksi Keimigrasian dan 17 Rencana Aksi Pelayanan Hukum dan HAM.

“Rencana aksi (ini) akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan dipergunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi di pusat dan kantor wilayah,” kata Ambeg yang juga sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kegiatan ini juga diberikan sejumlah penghargaan, baik kepada unit kerja internal maupun kementerian/lembaga (K/L) lain. Diantaranya adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk penghargaan yang sama dengan Kategori II Tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Pemprov Bali. Kemudian untuk Kategori III Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.

Sementara untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Berkinerja Terbaik dalam Kategori Pagu Besar diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, untuk Kategori Pagu Sedang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Bali, dan pada Kategori Pagu Kecil kepada Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.

Penghargaannya lainnya adalah diberikannya penghargaan kepada 67 satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkumham tahun 2023, yang terdiri dari 2 unit utama, 7 kanwil, 12 rumah tahanan negara, 8 kantor imigrasi, 17 lembaga pemasyarakatan, 1 lembaga pemasyarakatan terbuka, 2 lembaga pemasyarakatan khusus anak, 3 lembaga pemasyarakatan perempuan, 3 lembaga pemasyarakatan narkotika, 1 lembaga pemasyarakatan pemuda, 3 rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan 8 balai pemasyarakatan.

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kegiatan kali ini, beberapa Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Predikat WBK tersebut diberikan secara langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dan diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jambi M. Adnan.

Menkumham, Yasonna H. Laoly yang menyerahkan penghargaan predikat WBK mengucapkan terima kasih atas pencapaian yang telah diraih oleh jajarannya. ‘’Saya ucapkan terima kasih kepada bapak/Ibu yang telah memperoleh predikat WBK,’’ kata Yasonna H. Laoly dalam sambutannya. Selanjutnya, beliau mengajak seluruh satker Se-Indonesia untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya.“tetaplah fokus pada tugas kita dengan bekerja sebaik-baiknya guna memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan Masyarkat, Bangsa dan Negara tercinta,’’ tutupnya.

Sebagai tambahan terdapat 67 (enam puluh tujuh) satuan kerja yang mendapat Penghargaan Satuan Kerja Berpredikat WBK di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Turut hadir dalam acara tersebut para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, beserta JFT dan JFU Kantor Wilayah.